Oleh : Wahyu Raksaguna
Praktisi Properti

Sumber Foto : detikFinance

Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin berkembang, berbagai sektor, termasuk sektor pertanahan, mengalami pergeseran signifikan menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Salah satu perubahan penting yang sedang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah pengalihan sertifikat buku tanah menjadi format digital. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah akses informasi, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan dan keakuratan data pertanahan di Indonesia.

Latar Belakang
Sertifikat tanah adalah dokumen yang sangat penting bagi pemilik lahan, berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah. Selama bertahun-tahun, proses pengelolaan sertifikat biasanya dilakukan secara manual dan dicatat dalam buku fisik. Namun, dengan semakin meningkatnya permintaan akan informasi dan layanan yang cepat, diperlukan pembaruan sistem agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Perubahan ini juga didorong oleh faktor keamanan, di mana dokumen fisik rentan terhadap risiko kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan. Oleh karena itu, transformasi ke dalam format digital diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala yang ada pada sistem konvensional.

Proses Perubahan
1. Pengumpulan Data: Proses perubahan dari sertifikat buku menjadi digital dimulai dengan pengumpulan data dari sertifikat fisik yang telah diterbitkan. Setiap informasi yang tercantum dalam buku harus diinput ke dalam sistem digital dengan akurasi yang tinggi.
2. Digitalisasi: Setelah pengumpulan data, tahap berikutnya adalah digitalisasi. Proses ini meliputi pemindahan informasi dari dokumen fisik ke dalam database digital. Teknologi pemindaian dan perangkat lunak manajemen data digunakan untuk memastikan bahwa semua informasi disimpan dengan baik.
3. Verifikasi dan Validasi: Setiap data yang dimasukkan ke dalam sistem digital harus melalui proses verifikasi dan validasi untuk menjamin keakuratan dan kebenarannya. Ini merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kesalahan data yang dapat merugikan pemilik tanah.
4. Penerbitan Sertifikat Digital: Setelah digitalisasi dan validasi selesai, sertifikat digital akan diterbitkan. Sertifikat ini tidak hanya mengandung informasi dasar tentang kepemilikan tanah, tetapi juga dilengkapi dengan elemen keamanan seperti tanda tangan digital dan QR code untuk memudahkan akses.
5. Pelatihan dan Sosialisasi: BPN juga melakukan pelatihan bagi petugas dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan sertifikat digital. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua pihak memahami cara mengakses dan memanfaatkan sertifikat tanah dalam format digital.

Manfaat Sertifikat Digital
1. Akses yang Lebih Mudah: Sertifikat digital memungkinkan pemilik tanah dan pihak terkait untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik. Ini akan mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi pertanahan.
2. Keamanan Data: Dengan sistem digital, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen dapat diminimalisir. Selain itu, sertifikat digital dapat dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang membuatnya sulit untuk dipalsukan.
3. Efisiensi Proses Administratif: Pengelolaan data dan transaksi yang dilakukan melalui sistem digital akan mengurangi birokrasi yang panjang, serta mempercepat proses layanan pertanahan kepada masyarakat.
4. Pengurangan Biaya: Dengan menghilangkan kebutuhan untuk pengelolaan dokumen fisik dan mempercepat proses pelayanan, BPN dapat mengurangi biaya operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tantangan dan Solusi
Meskipun banyak manfaat yang dihasilkan dari perubahan ini, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Di antaranya adalah:
o Keterbatasan Teknologi: Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi dan internet. Solusi yang dapat diterapkan adalah peningkatan infrastruktur teknologi di area-area yang tertinggal.
o Ketidakpahaman Masyarakat: Beberapa masyarakat mungkin belum familiar dengan penggunaan sertifikat digital. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif dan pelatihan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
o Keamanan Siber: Ancaman keamanan siber dapat menggangu sistem digital. Oleh karena itu, perlunya investasi dalam sistem keamanan untuk melindungi data penting dari berbagai serangan digital.

Kesimpulan
Perubahan sertifikat buku ke digital di BPN merupakan langkah inovatif yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan implementasi yang tepat, perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pertanahan di Indonesia, serta memberikan keamanan yang lebih bagi pemilik lahan. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting untuk keberhasilan transformasi ini.